Bandung,mediabandungnews.com – Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara hadir langsung dalam peresmian rumah susun (rusun) Rancaekek dan Solokan Jeruk di Kabupaten Bandung serta Program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan, Rabu 18 Desember 2024.
Hal ini merupakan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengadirkan perumahan dan permukiman layak bagi masyarakat khususnya PPKS.
Kedua rusun tersebut diresmikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pekerjaan dan Kawasan Perumahan (PKP), Maruarar Sirait, dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Sebanyak 98 kepala keluarga (384 jiwa) menjadi peserta program ini. Mereka terdiri dari 33 keluarga dari Kota Bandung, 15 keluarga dari Kota Cimahi, dan 50 keluarga dari Kabupaten Bandung.
Kedua rusunawa, masing-masing dengan 58 unit, dibangun oleh Kementerian PUPR. Selain mendapatkan hunian, para peserta akan dilatih sesuai minat dan bakat, serta didampingi untuk menjadi mandiri, baik dalam bekerja maupun berwirausaha.
Koswara menyebut, Pemkot Bandung terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan akan kebutuhan perumahan dan permukiman layak melalui Program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah , perguruan tinggi, Baznas, dan dunia usaha dalam peningkatan kualitas masyarakat PPKS.
“Kami menghadirkan solusi terintegrasi. Program ini tidak hanya menyediakan hunian di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokan Jeruk, tetapi juga memberdayakan peserta secara ekonomi agar dapat keluar dari kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Ia mengatakan, selama masa transisi, para peserta menerima bantuan keuangan sebesar Rp840.000 per bulan dari Pemprov Jawa Barat, Rp600.000 per bulan dari Baznas, dan Rp1 juta per keluarga untuk perlengkapan rumah tangga dari Kementerian Sosial.
Peserta juga dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mendapatkan bantuan sosial seperti PKH, KIP, BPNT, serta perlindungan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
“Kami menitipkan agar pelatihan ini benar-benar dijalankan dengan serius sehingga mereka dapat mandiri dan menjalani hidup yang lebih layak,” tambah Bey.
Bey juga menyebut saat ini pemerintah pusat bersama pemprov dan Pemkot Bandung telah mentransformasi kawasan kumuh di bawah Jembatan Pasupati menjadi taman bermain anak dan ruang terbuka hijau.
Program ini mencerminkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
“Langkah ini adalah bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Keberlanjutan program ini memerlukan kolaborasi dan evaluasi berkesinambungan,” tutup Gubernur Bey.
Sementara itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait mengapresiasi semangat gotong royong yang telah terwujud dalam berbagai inisiatif, salah satunya penataan kawasan kolong jembatan Pasupati termasuk pembangunan rumah dari CSR.
“1 November lalu, Agung Sedayu membantu 250 rumah di Tangerang. Di Kalimantan, Berau dan Astra akan membangun rumah bagi masyarakat pada Januari. Gotong royong ini bukan lagi slogan, melainkan sudah menjadi aksi nyata,” ujarnya.
Maruarar juga mengungkapkan sejumlah kebijakan pro-rakyat, seperti pembebasan biaya BPHTB dan PBG untuk rakyat kecil, serta penyederhanaan proses perizinan dari 45 hari menjadi 10 hari.
“PPN untuk rumah di bawah Rp2 miliar juga nol persen. Ini adalah bukti nyata perhatian Presiden kepada masyarakat kecil,” tambahnya. (Red)**
